Network
LINGGA PIKIRAN RAKYAT - KPK akan menggunakan instrumen Monitoring Center of Prevention (MCP) untuk memantau dan berkoordinasi dalam pemberantasan korupsi, terutama di sektor pertambangan. Berdasarkan analisis STRANAS PK, terdapat 521 perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan dengan luas 370.410 hektare.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan, yang disoroti dalam Rapat Koordinasi Penataan Perizinan Sektor Tambang. Fokus utama adalah di Pulau Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan, di mana luas usaha pertambangan mencapai 95.260 hektare dan banyak di antaranya menghadapi masalah seperti operasi ilegal dan kurangnya izin yang diperlukan.
Inisiatif ini bertujuan untuk memberantas korupsi dalam perizinan pertambangan, sejalan dengan prioritas nasional untuk integritas dan profesionalisme. Melalui kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah, seperti dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Baca Juga: Rapat KPK dan Pemda Kalsel: Fokus Penataan Perizinan Tambang Mineral
"Penataan perizinan sektor tambang merupakan salah satu fokus program kerja KPK yang diamanatkan oleh Presiden, di antaranya juga melalui sekretariat nasional pencegahan korupsi. Kami berharap dengan Rapat Koordinasi Penataan Perizinan Sektor Tambang, kita bisa bekerja secara profesional dan berintegritas," kata Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK.
Roy Rizali Anwar, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, menyambut baik inisiatif ini, menekankan pentingnya sektor pertambangan bagi perekonomian daerah sekaligus menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
"Menyeimbangkan pengembangan ekonomi dengan pelestarian lingkungan adalah tantangan besar," katanya.
Rapat koordinasi ini menjadi momen penting bagi para pemangku kepentingan untuk duduk bersama, bertukar pikiran, dan mencari solusi terbaik untuk praktik pertambangan di Kalimantan Selatan, memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan integritas nasional.
