Network
LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penataan Perizinan Sektor Tambang di Gedung Mahligai Pancasila, membahas izin tambang dalam kawasan hutan serta tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Acara ini dihadiri oleh kepala daerah tingkat kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta berbagai stakeholder terkait, dengan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sebagai pembicara utama. Rapat koordinasi ini berlangsung pada Senin, 1 Juli 2024, di Gedung Mahligai Pancasila.
Penataan perizinan sektor tambang merupakan fokus program kerja KPK yang diamanatkan oleh Presiden untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi serta integritas dalam industri pertambangan.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam penataan perizinan tambang. Ia mendorong semua pihak untuk tertib dalam retribusi dan membayar pajak sesuai ketentuan, yang tidak akan mengganggu usaha karena diambil dari keuntungan.
"Kami berharap dengan acara ini, kita bisa bekerja secara profesional dan berintegritas. Mari kita berusaha dengan ‘PROFIT’, yaitu profesional berintegritas," kata Alex.
Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas untuk Pesta Rakyat Hari Bhayangkara ke-78 di Monas: Ini Rutenya
Alex berharap agar pemerintah sebagai regulator dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku industri untuk menggerakkan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari tugas utama KPK untuk melaksanakan koordinasi antar instansi dalam pemberantasan korupsi.
"Pajak yang Anda bayar tidak akan mengganggu usaha, karena pajak diambil dari keuntungan. Jadi, bayarlah pajak," tegasnya.
Rapat ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan koordinasi para pimpinan dan penegak hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor perizinan pertambangan, menjadikan sektor ini lebih transparan dan berintegritas.
