Network
“Mulai tahun ini berhenti lah membikin platform-platform baru, setop. Karena tadi, 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu membikin anggaran, ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, membuat platform baru,” jelas Presiden lagi.
Presiden Jokowi juga menyoroti bahwa di beberapa kementerian terdapat lebih dari 500 aplikasi, sebuah situasi yang menurutnya seringkali terjadi karena pergantian pejabat atau kepala daerah yang membawa aplikasi baru.
“Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” lanjut Presiden.
Baca Juga: Jumlah TPS Pilgub DKI 2024 Berpotensi Berkurang, Ini Penjelasan KPU
Dengan hadirnya INA Digital, Presiden berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan diintegrasikan melalui satu aplikasi. Jokowi menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas aplikasi serta data antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Setiap kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tandas Presiden Jokowi.
Peluncuran INA Digital ini merupakan langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui transformasi digital yang terintegrasi dan efisien. Dengan fokus pada kepuasan dan kemudahan bagi masyarakat, INA Digital diharapkan menjadi platform yang mendukung perkembangan pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia.
