Network
LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan platform Government Technology (GovTech) bernama INA Digital pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit, Senin pagi. INA Digital, yang direncanakan mulai beroperasi pada September 2024, adalah sebuah langkah besar dalam upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur digital dan transformasi pelayanan publik di Indonesia.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur digital publik, yang ia ibaratkan sebagai "jalan tol" untuk digitalisasi pelayanan publik. Jokowi menggarisbawahi perlunya satu portal terintegrasi yang dapat menyediakan berbagai layanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, perizinan usaha, hingga perpajakan.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi ke govtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital, yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya,” ujar Presiden.
Peluncuran INA Digital, menurut Presiden, adalah tahap awal dari keterpaduan layanan digital nasional yang perlu terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap. Presiden menekankan bahwa migrasi ke sistem baru harus dilakukan bertahap, tetapi penting untuk segera memulai langkah ini. Selain itu, Presiden menyoroti perlunya mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) digital dan terus menyosialisasikan serta memperbaiki sistem yang ada.
“Ini adalah tahap awal kita memulai, tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap. Yang penting dimulai dulu, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,” kata Presiden.
Baca Juga: Parade Mobil Hias dan Pawai Budaya Ramaikan HJKS ke-731 di Surabaya
Presiden Jokowi juga mengkritisi keadaan saat ini, di mana terdapat sekitar 27 ribu aplikasi layanan publik milik pemerintah yang tidak terintegrasi dan seringkali tumpang tindih. Hal ini, menurut Jokowi, tidak hanya tidak efisien tetapi juga mempersulit masyarakat yang seharusnya dilayani dengan lebih baik.
“Seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi,” jelas Kepala Negara.
Presiden meminta agar pembuatan aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri dihentikan, mengingat banyaknya anggaran yang dihabiskan untuk proyek-proyek ini. Dalam anggaran tahun ini saja, terdapat Rp6,2 triliun yang dialokasikan untuk membuat aplikasi baru, sebuah pengeluaran yang menurut Presiden sebaiknya dihentikan.
“Mulai tahun ini berhenti lah membikin platform-platform baru, setop. Karena tadi, 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu membikin anggaran, ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, membuat platform baru,” jelas Presiden lagi.
Presiden Jokowi juga menyoroti bahwa di beberapa kementerian terdapat lebih dari 500 aplikasi, sebuah situasi yang menurutnya seringkali terjadi karena pergantian pejabat atau kepala daerah yang membawa aplikasi baru.
“Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” lanjut Presiden.
Baca Juga: Jumlah TPS Pilgub DKI 2024 Berpotensi Berkurang, Ini Penjelasan KPU
Dengan hadirnya INA Digital, Presiden berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan diintegrasikan melalui satu aplikasi. Jokowi menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas aplikasi serta data antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Setiap kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tandas Presiden Jokowi.
Peluncuran INA Digital ini merupakan langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui transformasi digital yang terintegrasi dan efisien. Dengan fokus pada kepuasan dan kemudahan bagi masyarakat, INA Digital diharapkan menjadi platform yang mendukung perkembangan pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia.
