Network
LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan platform Government Technology (GovTech) bernama INA Digital pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit, Senin pagi. INA Digital, yang direncanakan mulai beroperasi pada September 2024, adalah sebuah langkah besar dalam upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur digital dan transformasi pelayanan publik di Indonesia.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur digital publik, yang ia ibaratkan sebagai "jalan tol" untuk digitalisasi pelayanan publik. Jokowi menggarisbawahi perlunya satu portal terintegrasi yang dapat menyediakan berbagai layanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, perizinan usaha, hingga perpajakan.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi ke govtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital, yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya,” ujar Presiden.
Peluncuran INA Digital, menurut Presiden, adalah tahap awal dari keterpaduan layanan digital nasional yang perlu terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap. Presiden menekankan bahwa migrasi ke sistem baru harus dilakukan bertahap, tetapi penting untuk segera memulai langkah ini. Selain itu, Presiden menyoroti perlunya mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) digital dan terus menyosialisasikan serta memperbaiki sistem yang ada.
“Ini adalah tahap awal kita memulai, tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap. Yang penting dimulai dulu, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,” kata Presiden.
Baca Juga: Parade Mobil Hias dan Pawai Budaya Ramaikan HJKS ke-731 di Surabaya
Presiden Jokowi juga mengkritisi keadaan saat ini, di mana terdapat sekitar 27 ribu aplikasi layanan publik milik pemerintah yang tidak terintegrasi dan seringkali tumpang tindih. Hal ini, menurut Jokowi, tidak hanya tidak efisien tetapi juga mempersulit masyarakat yang seharusnya dilayani dengan lebih baik.
“Seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi,” jelas Kepala Negara.
Presiden meminta agar pembuatan aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri dihentikan, mengingat banyaknya anggaran yang dihabiskan untuk proyek-proyek ini. Dalam anggaran tahun ini saja, terdapat Rp6,2 triliun yang dialokasikan untuk membuat aplikasi baru, sebuah pengeluaran yang menurut Presiden sebaiknya dihentikan.
