Network
LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Sinergi antar instansi terkait pengawasan orang asing di Batam semakin diperkuat. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) sekaligus mensosialisasikan hak akses pengusulan cekal dalam keadaan mendesak, pada Rabu (6/3/2024), di Hotel Aston Nagoya City.
Rapat dihadiri oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kepala Kantor Imigrasi Batam Samuel Toba, para pimpinan tingkat Kota Batam, dan instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa Politik, BIN, POLDA, TNI AD, TNI AU, TNI AL, KKP, BNN, Bea Cukai, BAIS, BIN, PSDKP, KSOP, Pajak, P4MI, Disnaker, hingga tingkat Kecamatan.
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Saffar M Godam, dalam sambutannya menekankan pentingnya kerjasama antar instansi dalam pengawasan orang asing, terutama di masa pemulihan pasca pandemi.
"Musibah pandemi membuka sekat-sekat komunikasi diawali dengan silaturahmi,” ujar Saffar M Godam.
Saffar menjelaskan, pencegahan mendesak merupakan tindakan pertama terhadap orang yang dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri atau telah berada di tempat pemeriksaan Imigrasi.
"Menyikapi tersedianya pendelegasian hak akses Aplikasi Cekal Online kepada Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam bersama dengan Divisi Keimigrasian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian Lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pencegahan," ujar Saffar.
Baca Juga: Ingin Membuat E-Paspor? Ini Daftar Kantor Imigrasi yang Bisa Melayani Anda
Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan mempermudah proses pencegahan orang asing yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban negara.
Memperkuat Sinergi, Mempermudah Pencegahan
Rapat Timpora dan sosialisasi hak akses cekal online merupakan langkah nyata dalam memperkuat pengawasan orang asing di Batam. Sinergi antar instansi dan kemudahan akses pencegahan akan mempermudah proses pendeteksian dan penindakan terhadap orang asing yang bermasalah.
