Network
LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam menggelar sosialisasi Forum Konsultasi Publik yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada Kamis, 20 Juni 2024. Kegiatan ini diadakan untuk membahas sektor kepelabuhanan, khususnya pengerukan dan reklamasi, dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Sosialisasi ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pihak internal BP Batam, akademisi, dan penggiat usaha kepelabuhanan di Kota Batam. Kegiatan berlangsung dengan khidmat di meeting room Santika Hotel Batam.
Direktur PTSP BP Batam, Harlas Buana, menjadi salah satu pembicara utama dalam sosialisasi ini. Ia menjelaskan pentingnya kegiatan ini untuk memastikan keberlangsungan norma, standar, dan prosedur dalam penyelenggaraan proses perizinan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB).
Menurut Harlas, sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus perizinan ke pemerintah pusat karena BP Batam sudah diberikan mandat untuk menerbitkan seluruh perizinan di KPBPBB. Hal ini sejalan dengan upaya mendorong Kota Batam menjadi hub logistik nasional, terutama dengan pengelolaan sektor kepelabuhanan yang harus disempurnakan.
Sosialisasi ini mencakup edukasi tentang prosedur pengerukan dan reklamasi yang harus diikuti oleh pelaku usaha, khususnya yang mengelola lebih dari 130 shipyard di Kota Batam. Harlas menekankan bahwa proses perizinan telah terintegrasi dengan sistem Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS) yang terhubung dengan OSS Nasional. Para pelaku usaha diimbau untuk memanfaatkan aplikasi OSS Risk Based Approach (RBA) dan IBOSS dalam setiap kegiatan mereka.
Baca Juga: Idualadha: PLN Batam Siaga Listrik 668 Petugas dan 16 Genset Dikerahkan
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku, sehingga mendukung percepatan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Harlas menegaskan bahwa BP Batam siap memberikan konsultasi dan bantuan di Mal Pelayanan Publik (MPP) bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pengurusan perizinan.
Dengan adanya kegiatan ini, BP Batam berharap dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan IBOSS dan OSS RBA oleh seluruh pelaku usaha kepelabuhanan di Kota Batam. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam secara signifikan di tahun 2024.
Narasumber:
