Network
LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, mengumumkan bahwa mulai Sabtu, 1 Juni 2024, pembelian LPG 3 kilogram akan diwajibkan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan subsidi LPG lebih tepat sasaran.
Seluruh agen di titik pangkalan akan melakukan pendataan terhadap konsumen yang membeli LPG 3 kilogram. "Akan dicatat dalam aplikasi atau sistem yang disebut Merchant Application atau MAP," ujar Riva dalam keterangan resminya pada Selasa, 28 Mei 2024.
Hingga April 2024, tercatat ada 253.365 pangkalan yang aktif menyalurkan LPG 3 kilogram. Tujuan pencatatan ini adalah agar subsidi LPG lebih tepat sasaran, dan hingga akhir April 2024, sebanyak 98,8 persen transaksi telah dicatatkan ke dalam Merchant Application, dengan mayoritas pendaftarnya berasal dari sektor rumah tangga.
Data menunjukkan bahwa hingga akhir April, sebanyak 41,8 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam sistem. Dari jumlah tersebut, sektor rumah tangga mendominasi dengan 35,9 juta NIK, diikuti oleh 5,8 juta dari usaha mikro, 12,8 ribu dari petani, 29,6 ribu dari nelayan, dan 70,3 ribu dari pengecer. Pengecer masih diakomodir hingga 20 persen.
Baca Juga: Kejari Lingga Ungkap Dugaan Korupsi di KONI: Barang Bukti Disita, Total Kerugian Rp546 Juta
Pendataan ini juga akan dibandingkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PK3E) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), mencakup Kelompok 1 hingga Kelompok 7.
Meski begitu, Pertamina masih memantau jika ada konsumen yang melakukan pembelian namun tidak terdata dalam Kelompok 1 hingga Kelompok 7. "Saat ini belum ada acuan yang pasti atas konsumen-konsumen mana saja yang berhak melakukan pembelian," kata Riva.
Dengan kebijakan baru ini, diharapkan subsidi LPG 3 kilogram dapat lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
