Network
LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Bupati Natuna, Wan Siswandi, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Natuna.
Hal ini diungkapkan Wan Siswandi usai mengikuti Rapat Optimalisasi Capaian Program Monitoring Center For Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh KPK RI Tahun 2024 di Hotel Aston Batam pada Selasa (14/5).
"Yang sudah berhati-hati saja masih ada yang tersandung masalah hukum, apalagi yang tidak berhati-hati. Intinya, jangan main-main dengan anggaran daerah," tegas Wan Siswandi.
Selain itu, Wan Siswandi juga berpesan kepada seluruh OPD di Pemkab Natuna untuk segera melakukan koordinasi dengannya jika menemukan permasalahan atau kendala dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan daerah.
"Segera laporkan jika ada kendala agar bisa segera ditangani dengan baik dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," tambahnya.
Baca Juga: KKP Berhasil Tangkap 2 Kapal Asing Berbendera Vietnam yang Curi Ikan di Laut Natuna
Rapat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, rapat ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi secara terintegrasi di wilayah Kepulauan Riau.
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Koordinator Supervisi KPK, Irjen Didik Agung Wijanarko, dan dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, seluruh bupati/walikota, serta Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD, dan Admin MCP se-Kepri.
Dalam sambutannya, Agung Wijanarko menyampaikan enam tugas pokok Koordinator Supervisi (Korsup) KPK yang bertujuan mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.
