Cegah Krisis Pangan, Kemendagri Dorong Pemda Terapkan Status Tanggap Darurat

- 7 Mei 2024, 19:00 WIB
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir /Kemendagri/

LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) yang wilayahnya terdampak bencana pangan untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana. Hal ini penting untuk memperlancar penyaluran bantuan pangan dari pihak terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Langkah ini penting agar pihak terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menyalurkan berbagai bantuan pangan," ujar Tomsi dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/5/2024).

Tomsi menegaskan, Pemda yang mengalami gangguan pasokan pangan akibat bencana harus segera melaporkan kepada Bapanas. Perintah ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Sebagai contoh, Tomsi mencontohkan langkah Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan yang telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat bencana ketika dilanda banjir. Banjir di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah diakibatkan oleh tingginya curah hujan di kedua wilayah tersebut.

Baca Juga: Sekelompok Pemuda dan Ibu-Ibu di Tanjung Harapan Lingga Siap Menangkan Irjen Pol Yan Fitri di Pilkada Kepri

Selain itu, Tomsi juga menekankan pentingnya membantu daerah-daerah yang mulai memasuki musim panas. Ia berharap Kementerian Pertanian (Kementan) dapat mengoptimalkan pompa air yang tersedia untuk membantu mengairi lahan pertanian.

"Begitu (pompa) terpasang baik segera dioptimalkan maupun yang sudah terpasang supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi," jelasnya.

Tomsi pun menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama yang pasokannya bergantung pada impor seperti bawang putih. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para importir, untuk mengatasi persoalan ini.

Editor: Akhlil


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah