Network
LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan rangkaian peninjauan lapangan guna memastikan pengembangan pengelolaan kawasan Rempang di Batam memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Rakor yang berlangsung selama dua hari, dari 9-10 Juni 2024, ini bertujuan memastikan bahwa pengembangan kawasan strategis tersebut mematuhi ketentuan hukum dan memberikan manfaat sosial yang signifikan, termasuk penyiapan permukiman kembali masyarakat terdampak.
Deputi Bidang Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (12/6/2024), menyampaikan bahwa rangkaian koordinasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengembangan Kawasan Rempang tidak hanya mengedepankan kecepatan tetapi juga kualitas pembangunannya.
“Selain itu, perlu dipastikan juga bahwa rencana yang disiapkan telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” ungkap Deputi Sugeng.
Baca Juga: Polisi Dalami Penyebab Kebakaran KM Umsini, Tim Labfor dan Inafis Olah TKP
Selama rapat, para pejabat yang hadir menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan bersama.
Rakor ini juga membahas upaya dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kesejahteraan masyarakat.
Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi di Kawasan Rempang, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi tantangan yang ada.
Dengan peninjauan ini, langkah-langkah strategis yang dirumuskan diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
