KPU Jayapura Minta ASN yang Maju di Pilkada 2025 Segera Mengundurkan Diri

- 20 Mei 2024, 09:05 WIB
Maju di Pilkada Serentak 2024, KPU Jayapura Minta ASN Mundur
Maju di Pilkada Serentak 2024, KPU Jayapura Minta ASN Mundur /

LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, mengimbau aparatur sipil negara (ASN) yang berniat maju sebagai calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) pada Pilkada untuk mengundurkan diri sebelum proses pendaftaran resmi. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra J Tunya, dalam keterangan resminya pada Minggu (19/5/2024).

Efra menegaskan bahwa tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah dimulai dan setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. "Untuk pendaftaran di setiap partai politik itu bisa dilakukan siapa saja termasuk ASN aktif, tetapi lain halnya ketika mendaftar secara resmi di KPU," jelasnya.

Menurut Efra, ASN aktif yang mendaftar secara resmi di KPU harus menyertakan bukti pengunduran diri atau pensiun dini dari status pegawai negeri.

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur ketentuan terkait ASN yang maju ke Pilkada, di mana disebutkan dalam Pasal 56 dan 59 ayat 3 bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, dan wakil bupati/wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS," ujarnya.

Selain itu, Efra juga menyebutkan Peraturan KPU (PKPU) Tahun 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) huruf u PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Baca Juga: 65 Anggota PPK Lingga Dilantik untuk Sukseskan Pilkada 2024, Ketua KPU Lingga Titip Pesan

"Di sini sudah sangat jelas setiap ASN aktif harus mengundurkan diri, sehingga tidak ada alasan apapun ketika ingin maju sebagai kepala daerah, khususnya calon bupati dan wakil bupati," katanya.

Efra menambahkan bahwa ASN yang tidak mengundurkan diri dapat didiskualifikasi dari calon kepala daerah atau tidak lolos verifikasi administrasi di KPU.

"Simpel saja, aturan semuanya sudah jelas sehingga bagi ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN yang ingin maju sebagai calon kepala daerah supaya taati aturan yang ada," ujarnya.

Halaman:

Editor: Akhlil


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini