Apa itu Hak Angket DPR: Instrumen Pengawasan Demokrasi

- 23 Februari 2024, 19:05 WIB
Gdeung MPR/DPR
Gdeung MPR/DPR /

LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Dalam praktik demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki serangkaian hak istimewa untuk mengawasi pemerintah, salah satunya adalah hak angket. Hak angket adalah hak konstitusional DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejarah dan Dasar Hukum

Hak angket pertama kali dikenal di Inggris pada abad ke-19 sebagai right of impeachment, yaitu hak untuk menuntut pejabat karena pelanggaran jabatan. Di Indonesia, hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Fungsi dan Tujuan

Fungsi utama hak angket adalah sebagai alat pengawasan DPR terhadap pemerintah. Ini termasuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, atau tindakan pejabat negara yang diduga melanggar hukum. Hak angket juga dapat digunakan untuk menyelidiki pejabat yang tidak memenuhi panggilan DPR atau mengabaikan rekomendasi DPR.

Mekanisme Penggunaan

Penggunaan hak angket dimulai dengan pengajuan proposal oleh anggota DPR. Proposal harus mendapatkan persetujuan mayoritas dalam rapat paripurna. Jika disetujui, DPR akan membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan dan melaporkan hasilnya kepada paripurna.

Baca Juga: Lagi Heboh Hak Angket Pasca Pemilu 2024: Antara Kontroversi dan Demokrasi

Kasus Terkini

Baru-baru ini, hak angket menjadi perhatian publik terkait dengan Pemilu 2024. Ganjar Pranowo, capres dari Kubu 03, mendorong partai pengusungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu.

Dukungan juga datang dari Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, yang menekankan pentingnya hak angket untuk pengusutan cepat terkait pelaksanaan Pemilu 2024. PKB, melalui Ketua DPP Yanuar Prihatin, menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu takut jika syarat pengajuan hak angket terpenuhi.

Implikasi Politik

Pengguliran hak angket di DPR menimbulkan diskusi tentang efektivitas dan konsekuensi penggunaannya dalam sistem demokrasi. Ini menunjukkan bahwa DPR aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya dan siap menggunakan hak konstitusionalnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Kesimpulan

Hak angket merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai alat pengawasan, hak angket memungkinkan DPR untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, memastikan bahwa mereka sesuai dengan kepentingan publik dan tidak melanggar hukum. Penggunaan hak angket yang tepat dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif.

Editor: Akhlil


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini