Lagi Heboh Hak Angket Pasca Pemilu 2024: Antara Kontroversi dan Demokrasi

- 23 Februari 2024, 18:03 WIB
Ilustrasi gedung MPR RI. Kunci Jawaban PKn Kelas 9 SMP Halaman 59 Tugas Mandiri 3.1.
Ilustrasi gedung MPR RI. Kunci Jawaban PKn Kelas 9 SMP Halaman 59 Tugas Mandiri 3.1. /MPR RI/

LINGGA PIKIRAN RAKYAT - Pasca Pemilu 2024, Indonesia dikejutkan dengan wacana pengguliran hak angket oleh DPR. Hak angket, yang merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR terhadap pemerintah, kali ini diarahkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu yang baru saja berlangsung.

Isu ini menjadi sorotan hangat di tengah masyarakat dan telah memicu perdebatan luas mengenai efektivitas dan konsekuensi dari penggunaan hak tersebut.

Kontroversi Hak Angket

Penggunaan hak angket diusulkan oleh Ganjar Pranowo, capres dari Kubu 03, yang mendorong partai pengusungnya di DPR, yaitu PDI Perjuangan dan PPP, untuk mengajukan hak interpelasi hingga hak angket.

Ganjar menyatakan bahwa hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Tanggapan Beragam

Wacana ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Anies Baswedan, capres kubu 01, yang menilai hak angket akan membuka peluang agar dugaan kecurangan pemilu 2024 dapat berproses lebih lanjut.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menanggapi masalah angket sebagai suatu hal biasa dalam demokrasi dan tidak mempermasalahkannya.

Mekanisme dan Prosedur

Secara normatif, pengguliran hak interpelasi dan hak angket memang dapat dilakukan oleh DPR. Namun, beberapa pengamat politik pesimis melihat kemungkinan upaya ini memengaruhi hasil pemilu atau bahkan memakzulkan presiden.

Peneliti politik menilai bahwa upaya politik di DPR ini tak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari kekuatan masyarakat (people power).

Implikasi Politik

Usulan penggunaan hak-hak ini kemungkinan akan dibahas pada pembukaan sidang DPR pada Maret mendatang. Jika hak angket benar-benar bergulir di DPR, pertanyaannya adalah apakah waktunya cukup untuk dilaksanakan sebelum penghitungan suara real count selesai dilakukan oleh KPU.

Halaman:

Editor: Akhlil


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah